Investor Asing Lebih Pilih Vietnam : Apakah Tarif Pajak di Indonesia Jadi Penghambat Investasi?

Jakarta — Indonesia tengah bersaing ketat dengan Vietnam dalam memperebutkan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment / FDI). Sejumlah pengamat dan pejabat menyebut bahwa strategi fiskal dan sistem pajak di Tanah Air masih menjadi salah satu faktor yang membuat investor asing mempertimbangkan negara lain seperti Vietnam sebagai tujuan yang lebih menarik.
Apa yang Dikatakan Pejabat dan Praktisi
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyebut bahwa fiskal yang rumit—termasuk pajak di tiap lapisan dari hulu ke hilir—sering menjadi “batu sandungan.” Contohnya, produk hilir yang diproduksi di luar negeri (seperti solder di Malaysia) bisa dijual lebih murah meskipun bahan bakunya dari Indonesia, karena tarif pajak dan regulasi Indonesia dianggap membebani.
Ekonom juga menyuarakan hal serupa. Ilham Ramadhan Ersyafdi dari Unusia menyebut bahwa meskipun PPN bukan faktor utama, aspek perpajakan seperti tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan yang lebih tinggi, serta regulasi-perizinan dan praktik korupsi yang dianggap masih lemah, turut mempersulit daya saing Indonesia.
Vietnam Lebih Menarik Bagi Investor
Vietnam menawarkan tarif PPh badan sekitar 20% dan proses perizinan yang cepat. Pemerintahnya juga memberikan berbagai insentif pajak untuk investor baru. Hal ini membuat Vietnam tampil lebih menarik, terutama bagi perusahaan manufaktur dan teknologi.
Sementara di Indonesia, tarif PPh badan masih berkisar 22–25%, dan proses pemberian insentif dinilai belum efisien. Meski pemerintah sudah menyediakan fasilitas seperti tax holiday dan super deduction, implementasinya masih dianggap lambat dan tidak merata.
Bukan Hanya Soal Pajak
Ekonom Ilham Ramadhan Ersyafdi menilai, pajak bukan satu-satunya penyebab investor menunda investasi di Indonesia. Menurutnya, faktor birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum, dan praktik korupsi juga ikut memengaruhi keputusan investor.
“Tarif pajak bisa saja tinggi, tapi kalau sistemnya jelas dan stabil, investor tetap datang. Masalahnya, di Indonesia, peraturannya sering berubah dan prosesnya panjang,” jelas Ilham.
Langkah yang Perlu Diperbaiki
Untuk menarik lebih banyak investor, pemerintah dinilai perlu:
- Menjaga konsistensi aturan agar investor mendapatkan kepastian hukum.
- Meninjau kembali tarif pajak agar lebih kompetitif di kawasan ASEAN.
- Menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses perizinan.
Kesimpulan
Vietnam berhasil menarik minat investor berkat pajak rendah dan sistem yang sederhana. Sementara Indonesia masih perlu berbenah dalam hal struktur pajak, kepastian regulasi, dan efisiensi birokrasi.
Jika langkah perbaikan ini dilakukan, Indonesia berpotensi menjadi tujuan utama investasi di Asia Tenggara, bukan sekadar pasar besar dengan potensi yang belum tergarap optimal.
