Berita Terkini
-
Aturan Baru Restitusi Dipercepat Berlaku 1 Mei 2026, Pengawasan Diperkuat
Pemerintah menyiapkan aturan baru restitusi dipercepat yang berlaku 1 Mei 2026. Pengawasan diperkuat, tetapi proses bagi WP patuh tetap dipercepat.
-
Pengusaha Khawatir Audit Restitusi Ganggu Arus Kas Usaha
Pelaku usaha menilai audit restitusi pajak yang diperketat berpotensi mengganggu cash flow perusahaan dan menahan ekspansi usaha.
-
Pengajuan Restitusi Nyaris Rp300 Triliun, DJP Perketat Pencairan
DJP memperketat pencairan restitusi pajak setelah total pengajuan hampir mencapai Rp300 triliun. Simak mekanisme dan aturan barunya.
-
DJP Soroti Banyak WP Badan Setor PPh di Bawah 0,5% dari Omzet
DJP menyoroti banyak WP badan non-UMKM memiliki rasio setoran PPh di bawah 0,5% dari omzet. Pengawasan berbasis CTTOR akan diperkuat.
-
DJP: Jangan Hapus Bukti Potong di Coretax Demi Bikin SPT Nihil
DJP mengingatkan Wajib Pajak agar tidak menghapus bukti potong yang valid di Coretax hanya untuk membuat SPT nihil. Simak risikonya
-
Kemenkeu Rilis PMK 18/2026 Soal Jabatan Fungsional dan Pelaksana DJP
Kemenkeu menerbitkan PMK 18 Tahun 2026 yang mengatur ulang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di instansi vertikal DJP.
-
DJP Ingatkan Relaksasi SPT Tahunan OP Hanya 1 Bulan
DJP mengingatkan Wajib Pajak Orang Pribadi bahwa relaksasi pelaporan SPT Tahunan hanya berlaku 1 bulan hingga 30 April 2026.
-
Kredit Pajak Tanpa Cantumkan Penghasilan, SPT Dianggap Bukan Lebih Bayar
DJP menegaskan SPT yang mengkreditkan pajak tanpa mencantumkan penghasilan terkait akan dianggap bukan lebih bayar sesuai PER-3/PJ/2026.
-
THR Bikin Gaji di Atas Rp10 Juta, Apakah Insentif PPh 21 DTP Gugur?
Apakah THR yang membuat gaji di atas Rp10 juta bisa menggugurkan insentif PPh 21 DTP? Simak penjelasan DJP berikut ini.
-
PPN dan PPnBM Naik 97%, Purbaya Sebut Roda Ekonomi Masih Berputar
Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kenaikan penerimaan PPN dan PPnBM hingga 97% menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi Indonesia masih kuat.