Berita Terkini
-
BPK Catat Keterlambatan dalam Kegiatan Pemeriksaan Pajak
Jakarta — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat masih terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Temuan tersebut tercantum dalam sejumlah laporan hasil pemeriksaan BPK terkait pengawasan dan pemeriksaan perpajakan. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), BPK menilai pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan perpajakan belum sepenuhnya didukung pengendalian yang memadai. Salah…
-
anyak Libur di Akhir Bulan, Wajib Pajak Diimbau Segera Lapor SPT Tahunan
DJP mengimbau wajib pajak segera melaporkan SPT Tahunan lebih awal mengingat banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama menjelang batas akhir pelaporan.
-
Tidak Ada Kuota Restitusi, Purbaya Klaim Pencairannya Tembus Rp160 Triliun
Kepala BKF Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak membatasi kuota restitusi pajak. Nilai pencairan restitusi bahkan disebut telah mencapai Rp160 triliun.
-
Satker Pemerintah Naik Kelas dari Loka Jadi Balai, Perlu Ganti NPWP?
Perubahan status satuan kerja pemerintah dari loka menjadi balai menimbulkan pertanyaan soal kewajiban perubahan NPWP. Simak penjelasan aturan perpajakan dan ketentuan administrasinya.
-
DJP Terima 12,33 Juta SPT Tahunan WP OP dan 941.602 SPT Badan
Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan 12,33 juta SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 941.602 SPT Badan hingga batas akhir pelaporan pajak tahun 2026.
-
WP Sah Lakukan Pidana Pajak, Status PKP Berisiko Rendah Akan Dicabut
DJP berwenang mencabut status PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sesuai PMK 28/2026.
-
WP Terdampak Pajak Minimum Global Wajib Tambah Status ke DJP
DJP mewajibkan Wajib Pajak yang tercakup pajak minimum global untuk mengajukan penambahan status administrasi perpajakan.
-
Perbaikan Manajemen Restitusi Pajak Berlanjut Hingga Tahun Depan
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan upaya perbaikan manajemen restitusi pajak akan terus dilanjutkan hingga tahun depan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan, mempercepat layanan, sekaligus meningkatkan akurasi proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak. DJP menilai sistem restitusi perlu terus disempurnakan seiring meningkatnya nilai pengajuan restitusi dan transformasi administrasi perpajakan berbasis digital melalui Coretax. Karena…
-
Downtime, Aplikasi e-Billing Tak Bisa Diakses Sementara Malam Ini
DJP mengumumkan aplikasi e-Billing mengalami downtime sementara malam ini karena pemeliharaan sistem dan peningkatan layanan.
-
DJP Periksa Kepatuhan Peserta PPS dalam Merepatriasi Harta
DJP melakukan pengawasan terhadap peserta PPS untuk memastikan kewajiban repatriasi harta dari luar negeri dijalankan sesuai ketentuan.