Lukman Management

Transformasi AR Jadi Pemeriksa Pajak Klaster Pengawasan Resmi Dimulai

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan transformasi fungsi Account Representative (AR) menjadi bagian dari klaster pemeriksaan dalam rangka penguatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Kebijakan ini menandai perubahan pendekatan pengawasan yang lebih berbasis risiko dan terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan yang baru.

Langkah tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang memberikan kewenangan kepada DJP untuk melakukan pengawasan dan pengumpulan data dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, Pasal 13 dan Pasal 29 UU KUP mengatur kewenangan DJP dalam melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi ketidakpatuhan.

Dalam kerangka transformasi ini, AR tidak lagi semata berperan sebagai pendamping administrasi Wajib Pajak, tetapi juga diarahkan untuk menjalankan fungsi analisis kepatuhan dan penyiapan pemeriksaan pada klaster pengawasan. Pola ini bertujuan mempercepat proses identifikasi risiko serta meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak.

Transformasi tersebut juga dikaitkan dengan penerapan sistem Coretax yang memungkinkan integrasi data lintas layanan. Dengan dukungan sistem ini, proses pengawasan diharapkan menjadi lebih terukur, transparan, dan berbasis data. DJP menilai perubahan peran AR menjadi bagian dari klaster pemeriksaan akan memperkuat efektivitas pengawasan tanpa harus menambah beban administratif yang berlebihan bagi Wajib Pajak yang patuh.

Melalui kebijakan ini, DJP berharap fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan sukarela. Transformasi peran AR menjadi bagian dari klaster pemeriksaan resmi dipandang sebagai salah satu strategi dalam mengamankan penerimaan negara melalui pendekatan yang lebih sistematis dan modern.