Lukman Management

Pemerintah melalui Permenkumham Nomor 2 Tahun 2025 mengubah sistem pelaporan Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat). Kini pelaporan tak lagi mandiri, wajib diverifikasi dengan NIK dan NPWP demi transparansi dan pencegahan kejahatan keuangan.

Memasuki triwulan terakhir tahun 2025, pemerintah kembali mempertegas komitmennya dalam mendukung sektor industri melalui berbagai kebijakan insentif fiskal.

DPR menyebut penundaan penerapan PPh Pasal 22 untuk transaksi marketplace memberi ruang tumbuh bagi pelaku usaha daring. Simak pandangan dan dampaknya bagi ekosistem digital Indonesia.