Lukman Management

Daftar Insentif Pajak Kuartal IV/2025 untuk Perkuat Sektor Industri

Berikut ini rangkuman insentif pajak penting yang berlaku atau diperpanjang dalam Kuartal IV/2025:

1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP)

Berdasarkan PMK Nomor 10 Tahun 2025, karyawan di sektor industri tertentu dapat memperoleh fasilitas di mana PPh 21 atas penghasilan tertentu menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dipotong dari gaji karyawan.
Syarat utama:

  • Penghasilan bruto tidak melebihi Rp 10.000.000 per bulan, atau Rp 500.000 per hari.
  • Perusahaan harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai lampiran PMK.
  • Karyawan harus memiliki NPWP atau NIK yang sudah terintegrasi.

Insentif ini dirancang agar beban pajak karyawan industri ringan dan daya beli mereka tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi.

2. Super Deduction / Potongan Pajak Besar untuk R&D

Pemerintah juga menjanjikan stimulus lebih lanjut untuk perusahaan yang aktif melakukan riset dan pengembangan (R&D). Salah satu wacana adalah insentif pajak hingga 300% untuk belanja penelitian dan inovasi.
Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknologi lokal dan memperkuat ekosistem inovasi dalam industri.

3. PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) & Insentif PPnBM

Beberapa sektor industri, khususnya otomotif, masih mendapat dukungan melalui insentif PPN Ditanggung Pemerintah dan PPnBM DTP atas produk kendaraan listrik (EV).
Misalnya, impor kendaraan listrik (completely built up / CBU) diberikan bebas bea masuk 0% dan PPnBM ditanggung pemerintah hingga akhir 2025.

4. Tax Holiday & Tax Allowance

Beberapa fasilitas pajak jangka panjang tetap menjadi daya tarik bagi investor industri:

  • Tax Holiday: pembebasan PPh badan untuk industri pionir atau strategis dalam jangka waktu tertentu.
  • Tax Allowance: pengurangan penghasilan kena pajak untuk mendorong ekspansi usaha dan investasi di wilayah tertentu.

Dampak dan Tantangan

 Manfaat untuk Industri

  • Penarik Investasi: Insentif yang jelas dan menguntungkan akan meningkatkan minat investor lokal dan asing untuk menanam modal dalam sektor industri di Indonesia.
  • Peningkatan Inovasi: Dukungan pada R&D akan mendorong pengembangan teknologi lokal dan daya saing produk industri Indonesia.
  • Pemeliharaan Daya Beli: Dengan beban pajak karyawan berkurang, konsumsi domestik bisa tetap stabil yang berdampak positif pada permintaan produk industri.

 Tantangan yang Harus Dihadapi

  • Kepatuhan administratif: Perusahaan harus memastikan data sesuai persyaratan (NPWP, NIK, klasifikasi usaha, pelaporan rutin).
  • Monitoring dan audit: Potensi penyalahgunaan insentif selalu ada. Departemen pajak perlu sistem pengawasan yang kuat.
  • Keterbatasan cakupan: Tidak semua sektor industri bisa menikmati fasilitas ini — hanya sektor tertentu dan dengan persyaratan khusus.

Ketergantungan kebijakan: Industri tidak boleh terlalu bergantung pada insentif; harus tetap bersiap jika ada perubahan regulasi di periode berikutnya.

Kesimpulan

Kuartal IV/2025 menjadi periode penting bagi sektor industri di Indonesia karena adanya sejumlah insentif pajak strategis yang mendukung investasi, inovasi, dan stabilitas ekonomi.
Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi persyaratan administratif dan efektivitas pemerintah dalam pengawasan.

Untuk pelaku industri, memahami dan memanfaatkan insentif ini secara optimal bisa menjadi langkah kunci dalam memenangkan persaingan dan memperkuat posisi di pasar domestik maupun internasional.