DJP Perketat Penelitian Formal atas Restitusi oleh PKP Risiko Rendah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat penelitian formal terhadap permohonan restitusi, termasuk yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan berbasis risiko seiring meningkatnya nilai pengajuan restitusi dalam beberapa waktu terakhir.
Selama ini, PKP berisiko rendah dikenal mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi dipercepat) dengan proses yang relatif lebih cepat. Namun, DJP menegaskan bahwa kemudahan tersebut tetap harus diimbangi dengan verifikasi administratif yang lebih ketat.
Penelitian formal yang diperketat mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, kesesuaian data dalam SPT, serta validitas administrasi seperti faktur pajak, bukti potong, dan data transaksi. DJP ingin memastikan bahwa setiap permohonan restitusi, meskipun berasal dari PKP dengan profil risiko rendah, tetap memenuhi ketentuan secara lengkap dan benar.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengajuan restitusi, sekaligus menjaga akuntabilitas pengembalian pajak. DJP juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak bertujuan menghambat restitusi, melainkan memastikan proses berjalan tepat sasaran.
Dengan pendekatan ini, PKP yang memang memenuhi kriteria dan memiliki data yang konsisten tetap dapat memperoleh restitusi secara cepat. Sebaliknya, permohonan yang memiliki ketidaksesuaian data akan melalui penelitian lebih lanjut sebelum dilakukan pencairan.