Indonesia Komitmen Tak Kenakan Bea Masuk Transmisi Elektronik dan DST
Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak mengenakan bea masuk atas transmisi elektronik (electronic transmissions) serta tidak menerapkan Digital Services Tax (DST) secara sepihak. Sikap ini sejalan dengan komitmen internasional dalam mendorong perdagangan digital yang adil dan terbuka.
Komitmen tersebut disampaikan dalam forum perdagangan global sebagai bagian dari dukungan Indonesia terhadap moratorium pengenaan bea masuk atas produk digital yang dikirim melalui jaringan elektronik, seperti perangkat lunak, musik digital, film, dan layanan berbasis cloud.
Dalam konteks perdagangan internasional, kebijakan ini berkaitan erat dengan kesepakatan di bawah naungan World Trade Organization (WTO) yang selama ini memberlakukan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik. Indonesia menyatakan akan tetap menghormati kesepakatan tersebut sambil mendorong pembahasan lebih lanjut agar aturan global terkait ekonomi digital menjadi lebih jelas dan berkeadilan.
Selain soal bea masuk, Indonesia juga menyampaikan posisi untuk tidak memberlakukan DST secara unilateral. Pajak layanan digital dinilai perlu diatur melalui kesepakatan internasional agar tidak menimbulkan konflik pajak antarnegara dan menghindari praktik pajak berganda terhadap perusahaan digital multinasional.
Pemerintah menilai bahwa pendekatan multilateral lebih tepat dalam mengatur pemajakan ekonomi digital, mengingat transaksi digital bersifat lintas batas dan sulit ditentukan lokasi kegiatan usahanya. Oleh karena itu, Indonesia mendukung solusi global yang tengah dibahas dalam kerja sama internasional terkait pemajakan perusahaan digital.
Meski tidak mengenakan bea masuk transmisi elektronik dan DST secara sepihak, pemerintah menegaskan bahwa aktivitas ekonomi digital tetap dapat dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku di dalam negeri, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi barang dan jasa digital dari luar negeri.
Dengan komitmen tersebut, Indonesia berharap iklim investasi dan perdagangan digital dapat terus tumbuh, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital.