Lukman Management

Tak Bisa Lapor SPT Tepat Waktu? Wajib Pajak Bisa Ajukan Perpanjangan

Tak Bisa Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu, Wajib Pajak Dapat Minta Perpanjangan

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan bahwa wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu tetap memiliki solusi hukum, yakni dengan mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fasilitas perpanjangan ini diberikan agar wajib pajak terhindar dari sanksi administrasi akibat keterlambatan, selama permohonan diajukan sesuai prosedur yang berlaku.

Batas Waktu Lapor SPT Tahunan

Berdasarkan ketentuan:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi: paling lambat 31 Maret
  • Wajib Pajak Badan: paling lambat 30 April

Apabila sampai batas waktu tersebut wajib pajak belum dapat menyusun laporan keuangan atau menghitung pajak terutang secara final, maka dapat mengajukan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan.

Dasar Hukum Perpanjangan SPT Tahunan

Pengaturan mengenai perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan diatur dalam:

1. UU KUP (UU Nomor 6 Tahun 1983 jo. UU Nomor 7 Tahun 2021 – UU HPP)

  • Pasal 3 ayat (3) UU KUP
    SPT Tahunan wajib disampaikan dalam jangka waktu tertentu.
  • Pasal 3 ayat (4) UU KUP
    Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan menyampaikan pemberitahuan.

2. PMK Nomor 243/PMK.03/2014

tentang Surat Pemberitahuan

  • Pasal 5 ayat (1)
    Perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan diberikan paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT.
  • Pasal 5 ayat (2)
    Wajib pajak harus menyampaikan:
    • Pemberitahuan perpanjangan
    • Perhitungan sementara pajak terutang
    • Bukti pelunasan kekurangan pajak (jika ada)

Syarat Mengajukan Perpanjangan

Agar perpanjangan dianggap sah, wajib pajak wajib:

  1. Mengisi Formulir Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
  2. Melampirkan perhitungan sementara pajak terutang
  3. Menyetor kekurangan pajak (jika ada)
  4. Disampaikan sebelum batas waktu pelaporan berakhir

Perpanjangan yang diberikan maksimal:

  • 2 bulan dari batas akhir pelaporan SPT Tahunan

Sanksi Jika Tidak Ajukan Perpanjangan

Apabila wajib pajak:

  • Tidak melaporkan SPT tepat waktu, dan
  • Tidak mengajukan perpanjangan,

maka dikenakan sanksi administrasi denda sesuai:

  • Pasal 7 ayat (1) UU KUP:
    • Rp100.000 untuk WP Orang Pribadi
    • Rp1.000.000 untuk WP Badan

Selain denda, DJP juga dapat menerbitkan Surat Teguran dan berpotensi melakukan pengawasan lanjutan.

Imbauan DJP kepada Wajib Pajak

DJP mengimbau wajib pajak untuk:

  • Tidak menunda pelaporan SPT
  • Menggunakan e-Filing atau e-Form
  • Memastikan data penghasilan dan pajak kredit sudah lengkap
  • Mengajukan perpanjangan jika laporan keuangan belum siap

Langkah ini penting untuk menghindari risiko sanksi sekaligus menjaga status kepatuhan perpajakan.

Penutup

Kebijakan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan merupakan bentuk fleksibilitas hukum bagi wajib pajak yang menghadapi kendala administratif. Namun, fasilitas ini hanya berlaku apabila diajukan sesuai prosedur dan tidak membebaskan kewajiban membayar pajak terutang.

Wajib pajak diharapkan tetap memprioritaskan pelaporan SPT tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.