Berita Terkini
-
Cara Menambahkan atau Mengubah Nomor Rekening Bank di Coretax
Pelajari langkah-langkah mudah menambahkan atau mengubah nomor rekening bank di aplikasi Coretax DJP. Panduan lengkap untuk wajib pajak agar proses pembayaran dan pengembalian pajak lebih lancar.
-
Dinamika Pemotongan PPh 21 di Instansi Pemerintah: Tantangan Implementasi dan Penyesuaian Regulasi
Pemerintah menerapkan aturan baru pemotongan PPh 21 melalui PER-5/PJ/2024 dan PMK 10/2025. Instansi pemerintah kini wajib menyesuaikan sistem pelaporan pajak pegawai dengan format bukti potong 1721-A3 dan kebijakan PPh 21 DTP.
-
Update Standar Akuntansi Keuangan 2025: Perubahan PSAK dan Implikasinya bagi Bisnis di Indonesia
Ikuti pembaruan PSAK 2025! Ketahui perubahan terbaru dalam Standar Akuntansi Keuangan dan dampaknya bagi pelaku bisnis di Indonesia
-
Kepatuhan Pajak Jadi Kunci Keberlanjutan Usaha di Sektor Konstruksi Indonesia
Sektor konstruksi berperan penting dalam pembangunan nasional. Namun, kepatuhan pajak menjadi tantangan utama untuk menjaga keberlanjutan usaha. Simak bagaimana sinergi kebijakan fiskal dan kepatuhan wajib pajak dapat memperkuat fondasi sektor konstruksi Indonesia
-
PPh Final UMKM Orang Pribadi Berlaku Hingga 2029
PPh Final UMKM bagi wajib pajak orang pribadi resmi diperpanjang hingga 2029. Langkah ini diharapkan mendorong kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan keberlanjutan sektor UMKM.
-
Pelaporan Beneficial Ownership Tak Lagi Mandiri: Aturan Baru, Verifikasi NIK dan NPWP Jadi Wajib !
Pemerintah melalui Permenkumham Nomor 2 Tahun 2025 mengubah sistem pelaporan Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat). Kini pelaporan tak lagi mandiri, wajib diverifikasi dengan NIK dan NPWP demi transparansi dan pencegahan kejahatan keuangan.
-
Daftar Insentif Pajak Kuartal IV/2025 untuk Perkuat Sektor Industri
Memasuki triwulan terakhir tahun 2025, pemerintah kembali mempertegas komitmennya dalam mendukung sektor industri melalui berbagai kebijakan insentif fiskal.
-
DPR: Penundaan PPh 22 Marketplace Bisa Dongkrak Pertumbuhan Merchant Online
DPR menyebut penundaan penerapan PPh Pasal 22 untuk transaksi marketplace memberi ruang tumbuh bagi pelaku usaha daring. Simak pandangan dan dampaknya bagi ekosistem digital Indonesia.