Berita Terkini
-
Bisa Optimalkan Pendapatan Daerah, Apa Itu Pajak Air Tanah?
Pajak Air Tanah menjadi potensi PAD yang besar. Simak pengertian, subjek pajak, tarif, dan manfaat Pajak Air Tanah bagi daerah
-
Pemerintah Akan Revisi PP 79/2010 soal Pajak Penghasilan Migas
Pemerintah berencana kembali merevisi PP 79/2010 tentang Pajak Penghasilan dan biaya operasi di sektor hulu migas guna menyesuaikan kebijakan perpajakan dan meningkatkan investasi.
-
Tax Ratio 2025 Hanya 9,31% dari PDB, Ini Dampaknya bagi APBN
Tax ratio Indonesia tahun 2025 hanya 9,31% dari PDB. Pemerintah dorong reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat APBN.
-
Ditjen Pajak dan Bareskrim Polri Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum Pajak
Ditjen Pajak dan Bareskrim Polri menandatangani kerja sama penegakan hukum untuk memberantas kejahatan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.
-
Tak Bisa Lapor SPT Tepat Waktu? Wajib Pajak Bisa Ajukan Perpanjangan
Wajib pajak yang tidak dapat melapor SPT Tahunan tepat waktu dapat mengajukan perpanjangan. Simak dasar hukum, pasal, dan sanksinya di sini.
-
Purbaya Bakal Kendalikan Restitusi Pajak, Ditarget Susut Jadi Rp270 Triliun
Pemerintah melalui Wamenkeu Purbaya akan mengendalikan restitusi pajak agar turun menjadi Rp270 triliun. Simak aturan, pasal, dan dampaknya bagi wajib pajak.
-
Apa Itu Bupot Formulir BP26 dan Daftar Objek Pajaknya
Bupot BP26 adalah bukti pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Simak pengertian BP26, fungsi, dan daftar lengkap objek pajaknya di sini.
-
Tahun Depan Pengadilan Pajak di Bawah MA, Kemenkeu Siapkan Perpres Pengalihan Kewenangan
Mulai tahun depan, Pengadilan Pajak akan berada di bawah Mahkamah Agung. Kementerian Keuangan tengah menyiapkan Perpres sebagai dasar hukum pengalihan kewenangan dan tata kelola baru.
-
Ingin Dividen Bebas Pajak? Ini Ketentuan Menurut UU PPh & PMK
Dividen pada dasarnya objek pajak. Namun, dapat dikecualikan dengan syarat tertentu. Simak ketentuan dividen bebas pajak berdasarkan UU PPh, PP 9/2021, dan PMK 18/2021.
-
Penegasan Aturan: Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kini Wajib Memiliki NPWP
Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kini wajib memiliki NPWP. Simak aturan terbaru, syarat KUR untuk UMKM, dampak bagi pelaku usaha, serta cara mengurus NPWP agar pengajuan KUR tidak ditolak.