Berita Terkini
-
WP Terdampak Pajak Minimum Global Wajib Tambah Status ke DJP
DJP mewajibkan Wajib Pajak yang tercakup pajak minimum global untuk mengajukan penambahan status administrasi perpajakan.
-
Perbaikan Manajemen Restitusi Pajak Berlanjut Hingga Tahun Depan
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan upaya perbaikan manajemen restitusi pajak akan terus dilanjutkan hingga tahun depan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan, mempercepat layanan, sekaligus meningkatkan akurasi proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak. DJP menilai sistem restitusi perlu terus disempurnakan seiring meningkatnya nilai pengajuan restitusi dan transformasi administrasi perpajakan berbasis digital melalui Coretax. Karena…
-
Downtime, Aplikasi e-Billing Tak Bisa Diakses Sementara Malam Ini
DJP mengumumkan aplikasi e-Billing mengalami downtime sementara malam ini karena pemeliharaan sistem dan peningkatan layanan.
-
DJP Periksa Kepatuhan Peserta PPS dalam Merepatriasi Harta
DJP melakukan pengawasan terhadap peserta PPS untuk memastikan kewajiban repatriasi harta dari luar negeri dijalankan sesuai ketentuan.
-
DJP: PMK Pajak Transaksi Digital Luar Negeri Segera Terbit
DJP menyebut PMK baru terkait pemungutan pajak transaksi digital luar negeri segera terbit untuk memperkuat penerimaan dari ekonomi digital.
-
DJP Perketat Penelitian Formal atas Restitusi oleh PKP Risiko Rendah
DJP memperketat penelitian formal atas restitusi, termasuk bagi PKP berisiko rendah, untuk memastikan kelengkapan data dan mencegah penyalahgunaan.
-
Aturan Baru Restitusi Dipercepat Berlaku 1 Mei 2026, Pengawasan Diperkuat
Pemerintah menyiapkan aturan baru restitusi dipercepat yang berlaku 1 Mei 2026. Pengawasan diperkuat, tetapi proses bagi WP patuh tetap dipercepat.
-
Pengusaha Khawatir Audit Restitusi Ganggu Arus Kas Usaha
Pelaku usaha menilai audit restitusi pajak yang diperketat berpotensi mengganggu cash flow perusahaan dan menahan ekspansi usaha.
-
Pengajuan Restitusi Nyaris Rp300 Triliun, DJP Perketat Pencairan
DJP memperketat pencairan restitusi pajak setelah total pengajuan hampir mencapai Rp300 triliun. Simak mekanisme dan aturan barunya.
-
DJP Soroti Banyak WP Badan Setor PPh di Bawah 0,5% dari Omzet
DJP menyoroti banyak WP badan non-UMKM memiliki rasio setoran PPh di bawah 0,5% dari omzet. Pengawasan berbasis CTTOR akan diperkuat.