Berita Terkini
-
DJP: PMK Pajak Transaksi Digital Luar Negeri Segera Terbit
DJP menyebut PMK baru terkait pemungutan pajak transaksi digital luar negeri segera terbit untuk memperkuat penerimaan dari ekonomi digital.
-
DJP Perketat Penelitian Formal atas Restitusi oleh PKP Risiko Rendah
DJP memperketat penelitian formal atas restitusi, termasuk bagi PKP berisiko rendah, untuk memastikan kelengkapan data dan mencegah penyalahgunaan.
-
Aturan Baru Restitusi Dipercepat Berlaku 1 Mei 2026, Pengawasan Diperkuat
Pemerintah menyiapkan aturan baru restitusi dipercepat yang berlaku 1 Mei 2026. Pengawasan diperkuat, tetapi proses bagi WP patuh tetap dipercepat.
-
Pengusaha Khawatir Audit Restitusi Ganggu Arus Kas Usaha
Pelaku usaha menilai audit restitusi pajak yang diperketat berpotensi mengganggu cash flow perusahaan dan menahan ekspansi usaha.
-
Pengajuan Restitusi Nyaris Rp300 Triliun, DJP Perketat Pencairan
DJP memperketat pencairan restitusi pajak setelah total pengajuan hampir mencapai Rp300 triliun. Simak mekanisme dan aturan barunya.
-
DJP Soroti Banyak WP Badan Setor PPh di Bawah 0,5% dari Omzet
DJP menyoroti banyak WP badan non-UMKM memiliki rasio setoran PPh di bawah 0,5% dari omzet. Pengawasan berbasis CTTOR akan diperkuat.
-
DJP: Jangan Hapus Bukti Potong di Coretax Demi Bikin SPT Nihil
DJP mengingatkan Wajib Pajak agar tidak menghapus bukti potong yang valid di Coretax hanya untuk membuat SPT nihil. Simak risikonya
-
Kemenkeu Rilis PMK 18/2026 Soal Jabatan Fungsional dan Pelaksana DJP
Kemenkeu menerbitkan PMK 18 Tahun 2026 yang mengatur ulang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di instansi vertikal DJP.
-
DJP Ingatkan Relaksasi SPT Tahunan OP Hanya 1 Bulan
DJP mengingatkan Wajib Pajak Orang Pribadi bahwa relaksasi pelaporan SPT Tahunan hanya berlaku 1 bulan hingga 30 April 2026.
-
Kredit Pajak Tanpa Cantumkan Penghasilan, SPT Dianggap Bukan Lebih Bayar
DJP menegaskan SPT yang mengkreditkan pajak tanpa mencantumkan penghasilan terkait akan dianggap bukan lebih bayar sesuai PER-3/PJ/2026.